Era Baru Akreditasi RS

Era Baru Akreditasi RS

Akreditasi merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit, yang diberikan setelah proses penilaian rumah sakit memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan kementeri kesehatan RI. Kewajiban akreditasi dilakukan secara berkala minimal  3 (tiga) tahun (Pasal 38 dan 55 PP Nomor 47 Tahun 2021). Tujuan pengaturan kewajiban melaksanakan akreditasi untuk : (Pasal 2 Permenkes Nomor 12 Tahun 2020)
Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkelanjutan dan melindungi keselamatan pasien rumah sakit
Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi.
Meningkatkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis
Mendukung program pemerintah di bidang kesehatan.
Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi baik dari dalam ataupun luar negeri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat (PP Nomor 47 tahun 2021, Pasal 56 ayat 1 dan 2). Proses penyelenggaraan akreditasi yang dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi wajib menggunakanan standar akreditasi yang telah disetujui Menteri Kesehatan RI (Pasal 57 PP Nomor 47 Tahun 2021), sehingga penyelenggara akreditasi dari luar negeri, instrumen akreditasinya terlebih dahulu di setujui Kementerian Kesehatan RI. Maksud dan tujuan ketentuan ini sebagai tindaklanjut standar mutu dan keselamatan pasien di Indonesia memiliki muatan lokal yang tentu berbeda dengan standar mutu dengan negara-negara lain sehingga tidak serta merta ketentuan dari negara lain diadopsi secara langsung.
Standar akreditasi rumah sakit memuat pedoman yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit (Pasal 58 PP Nomor 47 Tahun 2021). Penyusunan standar akreditasi mengikuti ketentuan program nasional terutama bidang kesehatan dan regulasi perumahsakitan yang terbaru. Kegiatan akreditasi meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan kegiatan pasca akreditasi. Kegiatan persiapan akreditasi dilakukan oleh rumah sakit dengan cara menerapkan ketentuan ketentuan akreditasi secara integratif dengan kebijakan administrasi dan kegiatan pelayanan di rumah sakit kemudian secara periodik dilakukan penilaian pemenuhan standar akreditasi secara mandiri (Pasal 60 PP Nomor 47 Tahun 2021). Kegiatan selama proses pelaksanaan akreditasi meliputi kegiatan survei akreditasi yang dilakukan oleh surveior lembaga independen penyelenggara akreditasi (Keputusan Menkes RI Nomor 6604 Tahun 2021) dan kemudian dilakukan penetapan status akreditasi oleh Kementrian Kesehatan setelah mempertimbangkan laporan hasil dari lembaga penyelenggara akreditasi.
Kegiatan kegiatan pasca akreditasi dilakukan rumah sakit melalui penyampaian perencanaan perbaikan strategis yang disampaikan ke lembaga independen penyelenggara akreditasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Pasal 62 PP Nomor 47 Tahun 2021). Selain itu rumah sakit diharuskan memberikan laporan pemenuhan indikator nasional mutu pelayanan kesehatan dan laporan insiden keselamatan pasien kepada kementrian kesehatan.
Pada tahun 2021, ditetapkan lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit, Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (LARSI) salah satu lembaga yang mendapatkan ijin melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 6604 Tahun 2021. LARSI merupakan lembaga independen penyelenggara akreditasi yang dibentuk oleh PT LARSI Mentari Medika yang berkantor pusat di Pusdiklat Muhammadiyah Jalan Cempaka Putih Tengah VI Nomor 4 Jakarta Pusat. Saat ini LARSI dipimpin oleh Dr. Umi Sjarqiah, Sp.KFR, MKM (Ketum) dan Dr. Aldila S. Al Arfa, MMR (Sekjen ) dan memiliki website www.larsi.id
Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (LARSI) menghimpun praktisi dan akademisi perumah sakitan di seluruh Indonesia untuk bergabung sebagai surveior akreditasi rumah sakit dengan harapan dapat menjadi lembaga akreditasi yang terpercaya dalam meningkatkan mutu, keselamatan pasien dan menjaga keberlangsungan rumah sakit di Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit, LARSI memiliki milestone menjadi lembaga penyelenggara akreditasi Internasional yang terakreditasi oleh ISQua (International Society for Quality in Health Care) yang berkantor pusat di Dublin, Irlandia. Pada akhirnya nanti, LARSI dapat melakukan akreditasi rumah sakit bukan hanya di Indonesia namun juga di rumah sakit negara lain, dari Indonesia untuk mutu, keselamatan pasien dan sustainibility healthcare di dunia.
Komitmen LARSI yang menjaga keberlangsungan rumah sakit, merupakan bentuk upaya mendengarkan rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah pada khususnya dan rumah sakit rumah sakit lainnya diseluruh Indonesia untuk melihat perspektif tantangan perumahsakitan hari ini. Regulasi regulasi baru tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendorong secara kuat transformasi perumahsakitan di Indonesia, sehingga perumahsakitan menjadi kompetitif dan sangat rawan rumah sakit mengalami keadaan failure karena ketidak mampuan beradaptasi dengan regulasi regulasi perumahsakitan. Transformasi perumahsakitan diantaranya meliputi :
Rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai UU Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 33
Kewajiban penyediaan tempat tidur rawat inap kelas standar, tempat tidur perawatan intensif, ruang sebagai tempat isolasi sehingga meniadakan sistem kelas rawat inap yang diatur pada ketentuan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 sebelumnya.
Klasifikasi kelas rumah sakit yang mendasarkan pada ketersediaan tempat tidur, peralatan, dan bangunan serta prasarana rumah sakit.
Penyediaan fasilitas ruangan ICU, NICU dan PICU pada rumah sakit umum kelas D dan Rumah Sakit Khusus lainnya, mendorong rumah sakit memiliki standar fasilitas yang seragam berkaitan dengan kegawat daruratan.
Selain poin 1 sd 4, masih banyak ketentuan perubahan regulasi perumahsakitan terbaru yang menjadi pekerjaan rumah bagi rumah sakit untuk berbenah. Sehingga penting bagi lembaga akreditasi LARSI berkomitmen menjaga keberlangsungan rumah sakit di Indonesia. Mari bergabung dan menjalani proses akreditasi di Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (LARSI).

Pengelolaan Limbah Medis

Pengelolaan Limbah Medis

Latar Belakang

  1. fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan menghasilkan limbah medis yang berpotensi menimbulkan risiko penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya serta pencemaran lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan pengelolaan limbah medis
  2. pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal karena jumlah dan kapasitas pengelola limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan masih terbatas dan tidak seimbang dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan limbah medis sehingga perlu dukungan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengelolaan limbah medis di wilayahnya

 

Definisi

  1. Limbah Medis adalah hasil buangan dari aktifitas medis pelayanan kesehatan.
  2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
  3. Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah adalah upaya pengelolaan limbah medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang seluruh tahapannya dilakukan di suatu wilayah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah
  4. Pengelola Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut perusahaan berbentuk badan hukum yang melakukan pengelolaan Limbah Medis di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

 

Kebijakan

  1. Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan pengelolaan Limbah Medis
  2. Untuk meminimalkan risiko pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan, penyalahgunaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan mengoptimalkan pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan di suatu wilayah, diselenggarakan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah
  3. Pemerintah Daerah memfasilitasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mampu mengelola limbah medisnya sendiri melalui penyediaan Pengelola.
  4. Penyediaan Pengelola dapat dilakukan melalui pembentukan unit pelaksana teknis daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau bekerja sama dengan pihak swasta sesuai dengan ketentuan

 

Tatalaksana

  1. penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dilakukan melalui pengelolaan Limbah Medis secara:
    1. Internal meliputi tahapan :
      1. pengurangan dan pemilahan;

Pengurangan dan pemilahan dilakukan sesuai dengan ketentuan

      1. pengangkutan internal;

Dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan alat angkut tertutup beroda menuju tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun. Alat angkut yang dimaksud dapat berupa troli atau wadah yang tertutup.

      1. penyimpanan sementara

Dilakukan pada tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan

      1. pengolahan internal.

Dilaksanakan dengan metode non insenerasi terhadap Limbah Medis tertentu dengan cara mengubah bentuk dari bentuk semula sehingga tidak disalahgunakan.

Pengolahan non insenerasi dapat dilakukan dengan menggunakan disinfeksi kimia atau termal (autoclave/microwave) yang selanjutnya dilakukan pengangkutan oleh Pengelola sesuai dengan ketentuan

 

Pengelolaan Limbah Medis secara internal dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

    1. Eksternal dilakukan oleh Pengelola melalui tahapan :
      1. pengangkutan eksternal dilakukan :

Pengangkutan eksternal dilakukan dari tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke tempat pengumpulan (depo), atau dari tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke tempat pengolahan akhir. Hal ini dibedakan berdasarkan jumlah timbulan limbah dan akses menuju Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

  1. Pengangkutan Limbah Medis dari tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke tempat pengumpulan (depo) dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga), atau roda 4 (empat) sesuai ketentuan.
  2. Sedangkan untuk pengangkutan secara langsung dari tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau dari tempat pengumpulan (depo) ke tempat pengolahan akhir dilakukan oleh unit/badan usaha atau pihak ke-3 yang berizin dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih
  3. Sedangkan pengangkutan Limbah Medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara langsung ke pengolah limbah atau dari tempat pengumpulan ke pengolah limbah medis harus dilengkapi dengan manifest sesuai ketentuan peraturan
      1. Pengumpulan

Untuk memudahkan akses pengangkutan dan mengatasi permasalahan penumpukan limbah, diperlukan tempat pengumpulan khususnya untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menghasilkan timbulan Limbah Medis sedikit dan/atau lokasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sulit dijangkau kendaraan pengangkut Limbah Medis unit/badan usaha atau pihak ke-3. Tempat pengumpulan disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat penampungan sementara Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tempat Pengumpulan harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan peundang- undangan. Lokasi pengumpulan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan dilengkapi ruangan pendingin atau lemari pendingin (cold storage/freezer) dengan suhu di bawah nol derajat celcius untuk limbah infeksius, patologis dan tajam

      1. pengolahan

Limbah Medis yang akan diolah dengan pengolahan eksternal merupakan Limbah Medis yang dikirim secara langsung dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau tempat pengumpulan (depo).

        1. Limbah Medis yang diolah secara eksternal

Limbah Medis yang diolah secara eksternal adalah Limbah Medis yang berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum dilakukan pengolahan secara internal dan/atau residu hasil pengolahan internal Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sesuai dengan kemampuan fasilitas pengolahan di daerah tersebut.

        1. Pengolahan Limbah Medis secara eksternal harus memenuhi persyaratan:
          1. lokasi
          2. peralatan dan teknis pengoperasian peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        2. Persyaratan Perizinan

Persyaratan perizinan untuk pengolahan limbah secara eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

      1. penimbunan

Penimbunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penimbunan residu hasil pengolahan secara eksternal dilakukan dengan sistem sanitary landfill atau controlled landfill.

 

  1. Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah diperlukan dukungan sumber daya yang paling sedikit berupa:
    1. lahan untuk lokasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan tata ruang;
    2. sarana dan prasarana dalam pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
    3. sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
    4. pendanaan.
  2. Pendanaan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, swasta/masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
  3. Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
    1. menyediakan lahan untuk pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah;
    2. membentuk badan usaha atau bekerjasama dengan pihak swasta untuk menyelenggarakan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah;
    3. menyusun kebijakan daerah di bidang pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
    4. sosialisasi dan advokasi kepada lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait;
    5. melakukan peningkatan kapasitas petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Limbah Medis; dan
    6. monitoring dan evaluasi serta pembinaan teknis.
  4. Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan penghasil Limbah Medis wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terkait Limbah Medis yang dikelola secara internal. Pencatatan dan pelaporan paling sedikit memuat :
    1. jenis limbah,
    2. manifest limbah;
    3. sumber limbah;
    4. jumlah limbah; dan
    5. kegiatan pengelolaan.
  5. Setiap Pengelola wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terkait pengelolaan Limbah Medis secara eksternal di wilayahnya. Pencatatan dan pelaporan paling sedikit memuat :
  1.  nama dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  2. penghasil Limbah Medis
  3. nomor manifest limbah
  4. jenis dan jumlah limbah dan
  5. jenis-jenis pengolahan limbah.

 

Diagram

Description automatically generated

 

  1. Sumber Daya

Dalam rangka Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dibutuhkan sumber daya berupa:

    1. Lahan yang berada di zonasi pengelolaan Limbah Medis yang digunakan untuk:
      1. Tempat pengumpulan (depo)
      2. Pengolahan eksternal
      3. Sanitary landfill atau controlled landfill
    2. Sarana prasarana dalam pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan, antara lain:
      1. Standar prosedur operasional
      2. ruang pengolahan
      3. bangunan pelindung
      4. alat pengolah Limbah Medis, seperti insinerator dan teknologi lain yang memenuhi syarat
      5. sarana penyimpanan
      6. kendaraan bermotor untuk mengangkut Limbah Medis
      7. ruang kantor
      8. alat timbang
      9. lahan parkir
      10. perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seperti APD, APAR, spill kit, tanda peringatan, dan safety shower
      11. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
      12. instalasi listri
      13. instalasi air
      14. fasilitas sanitasi, seperti toilet, wastafel
      15. bengkel dan gudang
      16. tangki bahan bakar dan
      17. sarana keamanan.